Pajak Kendaraan Bermotor

 

1. Subjek Pajak 

 

Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. 

 

2. Wajib Pajak

 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak yang berupa suatu badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.

 

3. Objek Pajak

 

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

 

4. Pengecualian Objek Pajak

 

Hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak, antara lain:

 

a. Kereta api;

b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; 

d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. 

 

5. Rumus Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

 

a. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

 

(i). Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga pasaran umum); dan

(ii). Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) (“Bobot”).

 

 

b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 6 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi. Dengan demikian, kepastian penetapan tarif tersebut diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi. 

 

Sebagai contoh, tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (“Perda DKI No. 8 Tahun 2010”), ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama. Terdapat ketentuan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor berikutnya namun hal ini akan dibahas dalam artikel tersendiri.

 

Rumus Perhitungan = (Nilai Jual x Bobot) x Tarif

Artikel ini akan berfokus untuk memberikan simulasi tata cara menghitung Pajak Kendaraan Bermotor bagi Wajib Pajak orang perseorangan. Berikut adalah contoh kasusnya:

 

Yuda Sengara memiliki 1 (satu) unit mobil jenis sedan merk ABC dengan tipe XYZ tahun pembuatan 2013. Mobil tersebut didaftarkan atas namanya dan alamatnya di Kotamadya Jakarta Selatan. Bagaimanakah tata cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor untuk 1 (satu) tahun pajak?

 

 

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

 

Pada Lampiran I beserta perubahan-perubahannya dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 (“Permendagri No. 29 Tahun 2012”), perlu dilihat apakah mobil merk ABC dengan tipe XYZ tahun pembuatan 2013 tercantum di dalamnya. Sebagai informasi, dalam Lampiran I beserta perubahan-perubahannya dari Permendagri No. 29 Tahun 2012, hanya tercantum mobil dan sepeda motor dengan tahun pembuatan 2008 sampai dengan 2013. Dari daftar tersebut, dapat diketahui Nilai Jual Kendaraan Bermotor atas mobil sebagaimana dimaksud (misalnya saja) adalah sebesar Rp 150.000.000,00.   

 

2. Bobot

 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (7) huruf a Permendagri No. 29 Tahun 2012, sedan memiliki koefisien bobot senilai 1 (satu). Adapun koefisien bobot senilai 1 (satu) tersebut memiliki arti bahwa kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor dianggap masih dalam batas toleransi. 

 

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

 

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, tarif yang dikenakan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

 

4. Perhitungan

 

Pajak Kendaraan Bermotor = (Rp 150.000.000,00 x 1) x 1,5% = Rp 2.250.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

 

5. Lain-lain

 

Dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tiap tahunnya, selain jumlah Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri, Wajib Pajak juga perlu memperhatikan biaya-biaya lain, seperti:

 

a. Bea Balik Nama ketika Wajib Pajak pertama kali melakukan pembelian kendaraan bermotor;